Pertanyaan"Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah" jawabannya diuraikan secara detailnya lengkap dengan alasan dan sumbernya di bawah ini. Itulah pembahasan soal Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bermanfaat. Khusunya dengan diterapkannya Sebenarnya awalnya ada dua partai yang disederhanakan. Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah Partai Persatuan Pembangunan (berisi tokoh agama Islam) dan Partai Demokrasi Indonesia (berisi para nasionalis dan tokoh agama Kristen). AOn Twitter 3 Dua Partai Hasil Penyederhanaan Partai Pada Masa Orde Baru Adalah from pbs.twimg.com. Di era orde baru muncul sistem kepartaian multi partai dengan satu partai dominan, yakni golongan karya. Untuk fusi partai islam, banyak yang mensyukuri. Diketahui juga partai politik saat itu. Ya orde baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya Negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan Duapartai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah. A. PPP dan PDI B. PPP dan PNI C. PDI dan Masyumi D. Golkar dan PPP E. Golkar dan PDI . Latihan Soal Online - Semua Soal Duapartai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah. A. PPP dan PDI B. PPP dan PNI C. PDI dan Masyumi D. Golkar dan PPP E. Golkar dan PDI Pilih jawaban kamu: A B C D E Soal Selanjutnya > Preview soal lainnya: Ulangan Sejarah SMA Kelas 12 Berikut ini merupakan pembabagan zaman logam , kecuali. A. zaman batu B. zaman perak L0as5. Penyederhanaan Partai Politik Pada Masa Orde Baru – Dalam organisasi politik di Indonesia, dua partai yang muncul dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah PDI dan PDI. Keduanya merupakan peleburan dari beberapa organisasi politik yang sudah ada atau peleburan partai politik merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menjadi pemimpin orde baru guna mencapai stabilitas politik dalam negara dan kehidupan di bawah Orde Baru hanya tiga partai politik yang berpartisipasi dan berhak mengikuti pemilu setiap 5 tahun sekali. Akhirnya orde baru mulai runtuh dan partai politik baru bermunculan di Indonesia. Jadi dua partai yang muncul dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah PP dan Konsep Masa Orde BaruOrde baru berkuasa setelah berakhirnya orde lama Presiden Soeharto atau Presiden Soekarno. Ini direkam pada 11 Maret 1966 dengan diluncurkannya Baru sendiri berlangsung antara tahun 1966 hingga 1998. Meski diwarnai dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, perekonomian Orde Baru dinilai sangat periode ini, keterlibatan organisasi politik sebenarnya sangat terbatas, karena hanya 3 partai politik yang mengikuti pemilu. Selain itu, Partai Komunis juga dibubarkan dan dilarang masa awal Orde Baru, keadaan ekonomi Indonesia masih labil. Inflasi yang tinggi juga menjadi masalah dan sangat menghambat pertumbuhan Sejarah Masa Orde BaruSituasi ini mendorong pemerintah Soekarno membuat program Repelita jangka pendek. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan produksi dalam masa Orde Baru, hanya 3 partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Dua di antaranya terbentuk dari proses merger beberapa mantan partai politik partai yang muncul dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah Partai Demokrasi Indonesia PDI yang dibentuk dari penggabungan PNI, Partai Katolik, IPKI, Parkindo dan Partai Jama. Merupakan gabungan dari PSII, Parmusi, NU dan itu, ada Golonggan Kariya Golkar yang menjadi organisasi politik pada masa Orde Baru dan dianggap sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki karya petani, tentara, seniman, dll.Partai Golongan Karya partai GolkarGolkar didirikan pada tahun 1964 bukan merupakan penggabungan organisasi politik seperti PDI dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Organisasi ini menjadi mesin politik Presiden Soeharto dalam setiap adanya dua partai yang muncul dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru, PDI dan I Sendiri, persaingan antar partai politik dalam pemilu kurang intens dan cenderung lebih hanya tiga partai politik pada pemerintahan Orde Baru 1955-1959 diakibatkan oleh kegagalan penyelenggara. Hal ini disampaikan Presiden Soeharto kepada para ketua partai politik saat menilai terlalu banyak partai politik atau organisasi politik hanya akan menciptakan perdebatan yang sia-sia. Oleh karena itu, partai politik dari sembilan menjadi tiga harus Penyederhanaan Partai Politik Era Orde BaruDua partai yang muncul dari penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah PDI, penggabungan PNI, Partai Katolik, Parkindo dan IPKI. Selain itu, ada gabungan dari PSII, NU, PERTI dan penggabungan berlangsung pada tahun 1973 atau dua tahun setelah gagasan penggabungan partai politik diajukan. Setelah itu, tiga partai politik resmi mengikuti pemilu pertama tahun itu, nama partai politik tidak boleh hanya menggunakan atribut agama atau kelompok tertentu. Berikut dasar penamaan pada era Orde Baru, PDI dan .Enam pemilihan dicatat di bawah Suharto. 5 diantaranya hanya diikuti oleh 3 partai politik. Ini merupakan ciri khas masa orde baru dibandingkan sebelum dan sesudah Kecurangan Pemilu Di Indonesia Dipegang Oleh Orde BaruPemilihan diadakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Khusus untuk Pemilu 1971, masih terdapat 10 partai politik dengan jumlah pemilih yang pelaksanaannya, Golkar selalu memenangkan pemilu, sehingga Presiden Soeharto terpilih menjadi presiden sebanyak 6 kali. Kemenangan ini seakan mengecilkan Indonesia menjadi hanya satu partai politik, satu faktor yang dapat mengontrol arah politik Orde Baru adalah adanya dua partai hasil penyederhanaan partai-partai pada era Orde Baru. Suara lembaga negara juga ditujukan pada Golkar Orde Baru berakhir setelah krisis politik dan ekonomi tahun 1997-1998. Peristiwa ini juga memicu gerakan massa yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk Sejarah Kelas 12 Masa Orde Baru Di IndonesiaPasca runtuhnya era Orde Baru, partai-partai politik baru mulai bermunculan dan menganjurkan demokrasi yang lebih terbuka. Awal era baru demokrasi di Indonesia disebut juga dengan kedua partai tersebut disederhanakan pada masa Orde Baru, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Orde Baru untuk menjalankan kekuasaannya. Dan PDI tetap bertahan dan tidak terpecah itu, Presiden Habibie Suharto yang sebelumnya Wakil Presiden otomatis diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari sinilah, berbagai perubahan pasca reformasi mulai itu, peran MPR dan DPR juga mulai kembali pada peran semestinya. Banyak partai politik juga berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya, serta kursi yang dialokasikan di Sistem Dan Struktur Politik Dan Ekonomi Masa Orde Baru 1966 19982Untuk mempertahankan kekuasaan, pemerintah Orde Baru mengurangi jumlah partai politik menjadi hanya 3 saja. Transisi dari Soekarno ke Suharto bukanlah proses yang mulus, dengan PDI bipartisan dan pergantian kepemimpinan akibat penyederhanaan partai selama era Orde Baru. 1965-1967 adalah tahun-tahun yang menarik dan menegangkan secara politik. Peristiwa yang terjadi pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat digambarkan sebagai kegagalan kelompok kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Operasi 30 Jenderal Suharto sejak peristiwa 30 September 1965 hingga pengangkatannya sebagai presiden sementara tahun 1967 merupakan sebuah revolusi politik. Proses perubahan politik tidak langsung terjadi, tetapi lambat. Bahkan setelah peralihan kekuasaan, Sukarno masih memegang kursi kepresidenan. Inilah dualitas kepemimpinan yang terjadi pada masa peralihan dari Soekarno ke 30 September 1965 menandai awal jatuhnya Soekarno dari kancah politik Indonesia. Peristiwa tersebut masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak yang sebenarnya dipersalahkan, namun titik tolak inilah yang kemudian melahirkan berbagai wawasan dan penelitian terkait jatuhnya Presiden Soekarno antara tahun 1965 dan 1967. Jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan menciptakan pemerintahan baru dengan semangat melestarikan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Tekad ini dikenal dengan Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru, atau peristiwa individual yang menjadi titik tolak peralihan dari Soekarno ke Soeharto, yang tersebar di masyarakat selama 32 tahun rezim Orde Baru, cenderung bersifat menghakimi dan melekat. Selain itu, banyak sekali bahan sejarah dan saksi mata yang akhirnya memunculkan berbagai pendapat. Apalagi dalam kasus peralihan kekuasaan negara dari Sukarno ke Soeharto, Soeharto diduga melakukan kudeta terhadap Dinamika Politik Dan Hubungan Internasional Indonesia Di Masa Orde BaruPasca penyerahan Surat Perintah 11 Maret Supersemar/SP 11 Maret 1966, ternyata Soeharto dimanfaatkan sebagai pemegang surat sakti dengan membuat kebijakan dan keputusan politik seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia. PKI dan LSM-LSMnya. Walaupun deklarasi Supersemar lebih menekankan pada penyerahan kekuasaan militer dalam arti menjamin kekuasaan pemerintah, bukan penyerahan kekuasaan politik. Supercar itu bukan pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Peristiwa ini menunjukkan perubahan politik bertahap selama peralihan kekuasaan dari Sukarno ke dari semua persoalan itu memuncak pada Sidang Istimewa MPRS. Pada 23 Februari 1967, Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada supercarrier. Demikian dalam Sidang MPRS tanggal 7-12 Maret 1967Pidato Navaksara dan lampirannya tidak memenuhi harapan rakyat, karena gerakan 30 September tidak jelas. Presiden mengizinkan supercarrier itu. Presiden telah menerapkan kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan gerakan 30 SeptemberPada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto akhirnya dilantik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia melalui keputusan MPRS. XXXIII/MPRS/ Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah IndonesiaOrde Baru di bawah Suharto berlangsung selama 32 tahun. Selama 32 tahun karir kepemimpinannya, banyak kebijakan yang berdampak signifikan terhadap proses pemerintahan negara Indonesia. Dimulai dengan kebijakan politik atau kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang digunakan terbagi atas kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Setiap kebijakan dibuat sesuai dengan kebutuhan negara. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang bermanfaat dan mengedepankan kepentingan yang dijadwalkan pada tahun 1971 dengan SI MPR pada tahun 1967 berbeda dengan pemilu orde revolusi 1955 atau orde lama. Dalam pemilihan ini, pejabat pemerintah berpihak pada Golkar yang hanya menjadi salah satu kandidat. Maka Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu pada tahun-tahun berikutnya, yakni 1977, 1982, 1987, 1992, 1992 hingga Ganda ABRI Peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditugaskan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil di MPR yang disebut Fraksi ABRI, sehingga posisinya di era Orde Baru sangat Memahami dan Mengamalkan Pancasila P-4 atau Ekaprasetia Pancakarsa bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, dan pelatihan P4 dilakukan bahkan untuk Nurhaliza Xii Mipa 3 Kehidupan Politik Dan Ekonomi Masa Orde BaruKetika Indonesia keluar dari PBB pada 7 Agustus 1965, Indonesia terputus dari hubungan internasional sehingga membuat Indonesia sulit dalam ekonomi dan politik dunia. Situasi ini kemudian mengembalikan Indonesia ke keanggotaan PBB berdasarkan hasil konferensi Korea Utara. Dengan demikian, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi menjadi anggota aktif Perserikatan tahun 1965, terjadi perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Sebuah kesepakatan ditandatangani pada 11 Agustus antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak untuk memulihkan dan meningkatkan hubungan diplomatik. – Gerakan buruh Indonesia yang terstruktur dalam naungan Partai Komunis Indonesia, hancur bersamaan dengan penumpasan dan pembubaran PKI tahun 1965-66. Runtuhnya politik kaum buruh di bawah naungan PKI tersebut disambut dengan positif oleh negara-negara berhaluan kapitalis. Hubungan ekonomi mulai terbuka dan mengakomodasi 1967 tanggal 10 Januari, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Di samping itu, pada tanggal 19 Januari, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing. Baca juga Sejarah Masa Orde Baru 1966-1998Sebagai buntut dari pertemuan Tokyo 1966, melalui Amsterdam Meeting tahun 1967 didirikanlah Inter-Governmental Group on Indonesia IGGI, lembaga pemberi pinjaman. Dua faktor tersebut kemudian melahirkan program ekonomi besar bagi Indonesia dengan membuka kawasan-kawasan industri. Dibukanya kawasan-kawasan industri baru ini tentunya akan melibatkan para buruh yang akan menjadi tenaga kerjanya. Karena itu pula, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia YTKI yang didukung oleh Friedrich-Ebert-Stiftung FES, sebuah Lembaga bentukan Partai Demokrat-Sosial Jerman, menyelenggarakan seminar tentang buruh. Hasil dari seminar ini nantinya memberi dampak mendasar tentang perubahan nasib arah gerak organisasi buruh di Indonesia. Baca jugaHari Buruh di Indonesia, dari Rezim Soeharto sampai Era Jokowi PembahasanPenyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang dilakukan dengan menggabungkan atau mengelompokan partai-partai politik. Penyederhanaan partai politik ini menghasilkan dua partai besar dan satu golongan karya yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan PPP gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII; Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo; Golongan Karya Golkar. Penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang dilakukan dengan menggabungkan atau mengelompokan partai-partai politik. Penyederhanaan partai politik ini menghasilkan dua partai besar dan satu golongan karya yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan PPP gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII; Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo; Golongan Karya Golkar. - Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem politik sejak merdeka pada tahun 1945. Salah satu periode yang paling berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia adalah Masa Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto telah menyelenggarakan enam kali pemilihan umum pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tingkat I dan Tingkat II, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Pemilu-pemilu tersebut dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Bagaimana karakteristik pemilu-pemilu di bawah kekuasaan Orde Baru? Artikel ini akan membahas secara singkat tentang pemilu-pemilu Orde Baru dari berbagai aspek, seperti asas, sistem, peserta, hasil, dan dampaknya. Asas Pemilu Orde Baru Asas pemilu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu. Asas pemilu menentukan bagaimana pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dan demokratis. Asas pemilu yang digunakan pada masa Orde Baru adalah LUBER, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Baca Juga Gandeng Komnas Perempuan, KPU Siap Jadikan Pemilu 2024 Sebagai Pemilu Yang Ramah Perempuan Dan Inklusif - Langsung berarti bahwa pemilih memberikan suaranya secara langsung kepada organisasi peserta pemilu tanpa perantara atau tingkatan. - Umum berarti bahwa semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat usia minimal 17 tahun atau sudah kawin mempunyai hak pilih dan dipilih. - Bebas berarti bahwa pemilih bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun atau dengan cara apa pun. - Rahasia berarti bahwa suara pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapa pun atau dengan cara apa pun mengenai siapa yang dipilihnya. Sistem Pemilu Orde Baru Sistem pemilu adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghitung dan menetapkan hasil pemilu. Sistem pemilu menentukan bagaimana suara-suara pemilih dapat diubah menjadi kursi-kursi perwakilan di lembaga legislatif. Sistem pemilu yang digunakan pada masa Orde Baru adalah sistem perwakilan berimbang proporsional dengan sistem stelsel daftar. - Sistem perwakilan berimbang proporsional berarti bahwa besarnya kekuatan perwakilan organisasi peserta pemilu dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih. Jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap organisasi peserta pemilu ditentukan oleh persentase suara yang diperolehnya dari jumlah suara sah secara nasional. - Sistem stelsel daftar berarti bahwa pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu secara keseluruhan, bukan kepada calon anggota legislatif caleg secara individu. Baca Juga Pengin Menang Pemilu 2024, Anies Baswedan Akan Segera Temui Sosok Ini Di Pacitan Daftar caleg disusun oleh organisasi peserta pemilu sendiri dan tidak dapat diubah oleh pemilih. Urutan caleg dalam daftar menentukan prioritas pengisian kursi yang diperoleh oleh organisasi peserta pemilu. Peserta Pemilu Orde Baru Peserta pemilu adalah organisasi-organisasi yang berhak mengikuti pemilu dan memperoleh suara dari pemilih. Peserta pemilu dapat berupa partai politik, kelompok politik, atau perseorangan. Peserta pemilu yang mengikuti pemilu-pemilu Orde Baru hanya terdiri dari tiga organisasi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia PDI, Partai Persatuan Pembangunan PPP, dan Golongan Karya Golkar. - PDI adalah partai yang terbentuk dari penyederhanaan atau penggabungan partai-partai nasionalis dan partai-partai non-Islam pada tahun 1973. PDI merupakan penerus dari Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. - PPP adalah partai yang terbentuk dari penyederhanaan atau penggabungan partai-partai Islam pada tahun 1973. PPP merupakan penerus dari Masyumi, Nahdlatul Ulama NU, Partai Sarekat Islam Indonesia PSII, dan Partai Syarikat Islam Indonesia PSII yang pernah berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. - Golkar adalah organisasi yang bukan merupakan partai politik, tetapi merupakan wadah bagi golongan-golongan karya yang memiliki profesi di masyarakat, seperti militer, birokrat, sastrawan, seniman, dan lain-lain. Golkar didirikan pada tahun 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya Sekber Golkar sebagai lawan dari partai-partai politik yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Hasil Pemilu Orde Baru Hasil pemilu adalah laporan resmi yang menyatakan jumlah suara dan kursi yang diperoleh oleh setiap peserta pemilu. Hasil pemilu menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat terhadap peserta pemilu dan seberapa besar kekuatan politik mereka di lembaga legislatif. Hasil pemilu-pemilu Orde Baru menunjukkan bahwa Golkar selalu memenangkan pemilu dengan perolehan suara dan kursi terbanyak. - Pemilu 1971 Golkar memperoleh 62,81% suara dan 236 kursi, PPP memperoleh 29,29% suara dan 118 kursi, PDI memperoleh 7,90% suara dan 30 kursi. - Pemilu 1977 Golkar memperoleh 62,11% suara dan 232 kursi, PPP memperoleh 29,34% suara dan 109 kursi, PDI memperoleh 8,55% suara dan 29 kursi. - Pemilu 1982 Golkar memperoleh 64,34% suara dan 299 kursi, PPP memperoleh 27,81% suara dan 132 kursi, PDI memperoleh 7,85% suara dan 39 kursi. - Pemilu 1987 Golkar memperoleh 73,17% suara dan 299 kursi, PPP memperoleh 16,00% suara dan 61 kursi, PDI memperoleh 10,83% suara dan 40 kursi. - Pemilu 1992 Golkar memperoleh 68,01% suara dan 282 kursi, PPP memperoleh 17,02% suara dan 62 kursi, PDI memperoleh 14,97% suara dan 56 kursi. - Pemilu 1997 Golkar memperoleh 74,51% suara dan 325 kursi, PPP memperoleh 10,72% suara dan 89 kursi. PROMOTED CONTENT Video Pilihan Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Sejarah ★ SMA Kelas 12 / UH Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 IPADua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru adalah…. A. PPP dan PDI B. PPP dan PNI C. PDI dan Masyumi D. Golkar dan PPP E. Golkar dan PDIPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Ulangan Sejarah SMA Kelas 12Berikut ini merupakan pembabagan zaman logam , kecuali . . . .A. zaman batuB. zaman perakC. zaman tembagaD. zaman besiCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Materi Latihan Soal LainnyaKetimpangan Sosial - Sosiologi Bab 3 SMA Kelas 12 IPSUAS Matematika Semester 2 Genap SD Kelas 5Bahasa Indonesia Tema 4 SD Kelas 4PAS Bahasa Jawa Semester 1 Ganjil SD Kelas 5IPS Tema 8 SD Kelas 6Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian - SMK Kelas 12Ancaman Terhadap Kedudukan NKRI - PPKn SMA Kelas 11Bencana Alam - PLH SD Kelas 6Mengenal Huruf Hijaiyyah - PAI SD Kelas 1PAT Tema 6 SD Kelas 1 report this adTentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.

dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa orde baru